Untuk mewacanakan pembentukan Kabupaten Ketungau, LSM Lingkar Ketungau Batas Bersatu (LKBB), menggelar seminar politik bertajuk kajian pemekaran Kabupaten Ketungau. Seminar yang dilaksanakan di Gedung Pancasila, Selasa (26/ 1) ini, hadir sejumlah tokoh masyarakat asal Ketungau. Antara lain mantan bupati Sintang, Simon Jalil, F.Mitjang dan para tokoh adat dari 3 Kecamatan Ketungau. Selain itu, panitia juga menghadirkan Milton Crosby, Bupati Sintang sebagai salah satu narasumber.
Mantan bupati Sintang, Simon Jalil, mengatakan bahwa wacana pemekaran ini digulirkan karena pemerintah telah memberikan peluang melalui Undang-undang yang dituangkan dalam Kepres tentang daerah perbatasan. Hanya saja menurutnya pemekaran harus dikaji secara komprehensif dengan melihat banyak indikator.
Ia mengatakan peluang untuk pemekaran Kabupaten Ketungau sangat mungkin untuk mendapatkan perhatian lebih cepat dari pusat. Sebab menurutnya banyak daerah lain, misalnya Maluku Utara, Bangka Belitung dan Kepulaun Riau yang juga mengajukan pemekaran dengan alasan daerah kepulauan, perbatasan dan juga daerah konflik serta daerah yang mempunyai cirri khas tertentu.
“Pemekaran Kabupaten Ketungau memenuhi salah satu unsur itu. Apalagi, Ketungau berbatasan langsung dengan Malaysia,” jelasnya.
Dengan pemekaran di wilayah perbatasan, menurutnya ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat security belt NKRI. Karena, ada banyak hal yang terjadi di daerah perbatasan, sementara penanganannya sangat sulit dilakukan lantaran jauhnya jangkauan pelayanan.
“Salah satu masalah yang terjadi adalah pergesaran patok perbatasan. Belum lagi dugaan pencurian sumber daya alam kita. Misalnya batubara di daerah perbatasan yang dikerok dari bawah tanah. Dengan hal ini, maka pembentukan Kabupaten Ketungau sangat pandang perlu,” ucapnya.
Disinggung mengenai potensi daerah, Simon Jalil, mengatakan semua itu tergantung dari good will pemerintah pusat. Apakah memberikan peluang pada Pemda untuk mengolah SDA yang dimilikinya atau tidak. Daerah Ketungau kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan batubara yang
belum dimanfaatkan dengan maksimal dan mampu untuk menopang daerah pemekaran itu. “Tinggal bagaimana sinergi dari masyarakat dan pemerintah untuk mengolah sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama,” kata Simon.
Di kesempatan yang sama, Ketua LSM LKBB, Wallusent Ganyon mengatakan salah satu alasan mengapa warga Ketungau menginginkan pembentukan Kabupaten Ketungau adalah kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri. Menurutnya warga Ketungau telah ikut berjuang sejak zaman konfrontasi dengan Malaysia pada pemberontakan PGRS Paraku dulu. Akan tetapi, setelah semua usai masyarakat tidak merasakan sepenuhnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi sejumlah perusahaan masuk ke wilayah Ketungau cenderung hanya mengambil keuntungan saja.
“Yang paling mencolok dalam kesenjangan pembangunan adalah keberadaan infrastrukur jalan. Bayangkan saja, dalam kondisi hujan warga Ketungau yang ingin pergi ke ibukota kabupaten harus menginap di jalan,” terangnya. Hal tersebut, menurutnya sangat kontradiksi dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi Ketungau.
Padahal menurutnya jalan merupakan akses utama untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Dengan jalan pula, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebab setinggi apapun potensi suatu daerah jika tidak didukung keberadaan jalan untuk memasarkan, maka tidak akan ada artinya.
Bupati Sintang, Milton Crosby, mengaku sangat menyambut baik wacana pemekaran Kabupaten Ketungau. Mengingat tujuan pembangunan kawasan perbatasan adalah percepatan pembangunan dan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Apalagi dari sejumlah daerah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, hanya pembangunan kawasan perbatasan Sintang yang belum ditangani secara serius.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar