“Menulis Laporan Sesuai Kebenaran & Fakta" (Training Citizen Journalist Tahap II)

Pelatihan Citizen Jurnalist (jurnalisme warga) yang dilaksanakan dari tgl 13 – 14 juni 2011, bertempat di Lt 2 ruang aula pertemuan Kantor Ruai TV, yang di ikuti oleh 14 orang peserta pada hari pertama nya, dan hari kedua hanya tinggal 11 orang peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Peserta training berasal ada yang berasal dari Walhi Kalbar, AMAN, PMKRI, ID/KR, PPSDAK-PK, dan SALAK kalbar. Kegiatan pelatihan yang dilakukan pada salah satu stasiun TV local di Kalimantan barat, di selenggarakan oleh Pihak Ruai TV bekerjasama dengan Harry Surjadi dari Knight International Journalism Felow (KIJF), selaku fasilitator dan trainer para peserta training Citizen Journalist.

Peran serta media baik cetak maupun elektronik menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari perkembangan informasi saat ini, adanya media-media informasi yang memiliki otoritas jurnalisme dan system kerja nya masing-masing serta di lindungi oleh UU pers, di anggap tidak menyediakan dan memberikan informasi ataupun berita yang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat dewasa ini. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan “ketidakpercayaan” masyarakat, sehingga melatarbelakangi munculnya citizen journalist (jurnalisme warga)

Adanya jurnalisme warga juga di anggap belum menyelesaikan persoalan akan kebutuhan informasi yang di harapkan masyarakat, karena jurnalis warga tidak memiliki otoritas jurnalistik maupun system kerja seperti jurnalisme professional, sehingga untuk memiliki posisi tawar dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik maka jurnalisme warga juga harus membangun system kerjanya sendiri seperti jurnalisme professional dengan mengedepankan kebenaran dan fakta sesuai dengan etika serta prinsip-prinsip jurnalis.

Dalam kegiatan tersebut para peserta di harapkan bisa menganalisis dan memilih infomasi sesuai kebenaran dan fakta dalam sebuah kejadian ataupun pristiwa yang terjadi di masyarakat berdasarkan prinsip 5W + 1H (What, Who, When, Where, Why, dan How), sehingga kemudian laporan yang diberitakan ke publik sangat akurat dan bisa dipercaya. Mas Harry surjadi selaku trainer juga menjelaskan kepada peserta training tentang dasar-dasar jurnalis, selain itu peserta juga diberikan sesi-sesi Tanya jawab, diskusi kelompok, serta brainstorming untuk membahas semua persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Pada hari terakhir training mas Harry berharap kepada para peserta agar dengan adanya training Citizen Journalist ini, nantinya para peserta bisa membangun jaringan dan menerapkan criteria, prinsip dan tekni jurnalisme secara professional, dengan kemudian mempraktekannya secara langsung dengan melaporkan informasi-informasi penting terkait persoalan-persoalan masyarakat adat di setiap komunitasnya masing-masing.

MASYARAKAT SEJIRAK MENUNTUT KEADILAN

Penangkapan yang merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat (MA) seringkal terjadi dan dapat ditemui dalam sejumlah kasus konflik atas ”pemanfaatan dan pengelolaan” sumber daya alam. Akhir-akhir ini fenomena tersebut kerap menimpa warga yang yang disertai dengan terabaikannya hak-haknya. Terjadinya kriminalisasi adalah bukti masih rentannya Masyarakat Adat yang mengandalkan hidup dan kehidupannya dari SDA terhadap perlakuan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Fakta bahwa warga yang dengan sadar berjuang justeru ingin menjaga dan mempertahankan hutan-tanah-airnya yang merupakan bagian dari mata rantai kehidupannya untuk memenuhi sumber gizi dalam bentuk protein, vitamin, maupun karbohidrat dan kandungan gizi dari bahan pangan lainnya seringkali dihadapkan pada kondisi lain.Kasus yang menimpa warga kampung Sejirak, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang yang berjuang untuk mempertahankan hidupnya (berladang) di kawasan yang secara de fakto adalah wilayah kelola masyarakat setempat adalah sebuah fenomena yang memiriskan bagi eksistensi diri sebagai bagian dari komunitas warga kita (Masyarakat Adat) yang umumnya tinggal dan mengandalkan hidup dan kehidupan dari hutan-tanah-air sebagai sumber pangan masyarakat.
     Dalam kasus ini sebanyak 15 orang warga Sejirak yang dilaporkan (pada tanggal 17 Juli 2010) managemen PT. Finnantara Intiga karena berladang. Warga menghadap pihak kepolisian tanggal 12 Agustus 2010. Atas laporan tersebut 13 warga yang divonis bersalah oleh pihak Kepolisian kemudian ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2010. Tanggal 25 Agustus 2010 warga ditangguhkan, namun kemudian wajib lapor hingga saat ini. Keterbatasan kawasan bagi warga mengembangkan pertanian karena sebagian besar yakni sekitar 90% wilayah kelola masyarakat Sejirak telah beralih menjadi kawasan HTI milik PT. Finnantara Intiga dengan jenis tanaman akasia adalah kenyataan yang dihadapi warga saat ini. Sementara sekitar 10% wilayah kelola lainnya adalah pemukiman dan kawasan pengembangan ekonomi warga. Krisis pangan sebenarnya telah dialami warga. Dengan kondisi demikian, krisis pangan yang dialami warga akan terus berlanjut. Bahkan Marjuni memperkirakan di tahun 2011 ancaman kelaparan dan kemiskinan akan sangat tinggi kedepan.
      Ketersediaan sumber pangan merupakan hal vital dan fundamental atas kebebasan dari kelaparan dan kurang gizi karena bagian dari hak dasar manusia. Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak mempunyai arti penting yang krusial untuk pemenuhan dari semua hak asasi. Kian menyempitnya pemukiman dan kawasan kelola masyarakat sebagai akibat dari peralihan atas potensi sumber daya alam (hutan-tanah-air) ke kawasan konsesi HTI adalah persoalan ekologi penting yang turut mempengaruhi akses warga terhadap kondisi lingkungan yang baik.Dengan fakta perimbangan wilayah kelola konsesi HTI yang sangat luas dari pada wilayah pemukiman warga, menunjukkan ketidakseimbangan yang turut berpengaruh langsung terhadap kondisi ekologi dan sosial masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa telah terjadi upaya penghancuran atas sumbe rhidup dan kehidupan warga. Penghancuran atas sumber hidup merupakan penghancuran terhadap hak warga atas sumber pangan. Disamping persoalan lingkungan dan penyempitan kawasan kelola pertanian-sumber pangan, dari fakta lapangan dari catatan penelusuran Walhi Kalbar bahwa pihak managemen perusahaan juga dianggap telah menutup diri (tidak terbuka kepada masyarakat), ketidakkonsistenan terhadap kesepakatan awal dalam menyelesaikan persoalan, tidak terawatnya kawasan konsesi, tidak berlakunya lagi pola reward kepada mamsyarakat. Persoalan hukum yang sedang berlangsung saat ini hanyalah fenomena gunung es yang tampak dari luar sebagai dampak dari tindakan berladang warga yang dinilai salah. Tetapi persoalan mendasar yang melatarbelakangi terjadinya tindakan warga harusnya menjadi perhatian. Sehingga dengan demikian penyelesaian dan penuntasan kasus hukum hendaknya sampai pada proses penuntasan akar persoalan yang dihadapi warga Sejirak.